TINJAUAN KRITIS ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN SMART PATROL DI KAWASAN KONSERVASI

-


PENGANTAR:

Selamat datang di laman peribadi saya. Artikel yang saya susun kali ini merupakan hasil kajian kritis dalam mata kuliah Hukum Kebijakan Lingkungan di Program Pasca Sarjana Manajemen Lingkungan, Universiti Pakuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan perangkat lunak seperti Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) Patrol, drone, dan camera trap telah menunjang kinerja utama dalam perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di Indonesia. Namun, timbul satu persoalan besar dari sudut pandang hukum: Adakah data digital yang dikumpul oleh petugas di lapangan cukup kuat dan sah jika dibawa hingga ke peradilan hukum?

Melalui makalah ini, saya melakukan Audit Kepatuhan Hukum (Legal Compliance Audit) terhadap SOP SMART Patrol 2025 dengan membedahnya menggunakan instrumen Undanga-Undang Perlindungan Data Peribadi (UU-PDP) dan UU No. 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE yang baru.

Ringkasan 

Dalam artikel ini, saya mendapatkan beberapa temuan krusial hasil audit yuridis terhadap Panduan SMART Patrol 2025:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi (UU PDP) dalam konsep

Penggunaan kamera dan drone sering kali menangkap gambar wajah masyarakat lokal tanpa protokol anonimisasi yang jelas. Di bawah UU PDP, ketiadaan mekanisme penghapusan data visual yang tidak relevan boleh dianggap sebagai pelanggaran hak subjek data.

2. Risiko "Fruit of the Poisonous Tree"

Apabila kaidah pengambilan data (seperti penggunaan dron tanpa lesen atau pencerobohan ruang udara) dianggap tidak sah secara prosedur, maka bukti tersebut boleh ditolak di pengadilan. Ini bermakna, kecanggihan teknologi boleh menjadi sia-sia jika tidak disokong oleh SOP yang patuh undang-undang.

3. Keselamatan dan Intergitas Data

Audit menunjukkan keperluan mendesak untuk menyelaraskan SOP dalam konteks keselamatan siber untuk mencegah kebocoran data sensitif mengenai lokasi biodiversity dan identitas informan/pelaku kejahatan lingkungan di tingkat tapak.

Kesimpulan dan Saran

Makalah ini menyimpulkan bahawa SOP SMART Patrol perlu direvisi untuk memasukkan aspek perlindungan data peribadi untuk memastikan setiap tindakan penegakan hukum berasaskan data digital memiliki legitimasi yang tidak dapat diganggu gugat.

Baca Naskah Lengkap

Bagi rekan-rekan akademisi, praktisi, atau siapa pun tertarik ingin mendalami analisis pasal demi pasal serta rujukan jurnal yang digunakan sila klik tautan berikut untuk mendapatkan full-text Makalah secara gratis: Makalah Tinjauan Kritis SMART Patrol


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERATURAN KEHUTANAN - Tata Cara Masuk Kawasan Konservasi

-
Gambar
Kawasan/Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan. Secara kontekstual tentu lebih panjang dari pengertian sederhana itu, tapi prinsipnya seperti itu. Kawasan konservasi yang telah kita ketahui bersama adalah Taman Nasional yang paling sering terdengar, kemudian ada Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam (TW). Berikut beberapa contoh kekayaan alam yang berstatuskan kawasan konservasi : Taman Nasional Raja Ampat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Cagar Alam Gunung Pancar Sangat indah bukan pemandangan kekayaan alam Indonesia? Berbanggalah Bangsa ini dengan julukan miniatur Surga :) Oke langsung saja.. Bagaimana cara masuk kawasan konservasi? Sebelum menjawab itu, perlu diketahui dulu bahwa untuk masuk Kawasan/Hutan Konservasi harus memiliki izin . Jadi tidak dibenarkan masuk kawasan konservasi tanpa izin. Tidak dibenarkan masuk kawasan konservasi tanpa izin. Izin dari siapa ? Izin yang diberikan da...
Read more »

Kehutanan - Tentang Tumbuhan dan Satwa Liar yang DILINDUNGI

-
Gambar
Di Era keterbukaan informasi saat ini cukup mudah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Siapa bilang? Nyatanya tidak mudah-mudah banget. Perlu penelusuran yang agak membutuhkan waktu hingga benar-benar mendapatkanya. Ironisnya sering kali informasi tersebut didapat dari situs/web yang bukan kewenangannya.. Seperti blog ini. Tapi itu ga masalah, karena sesuatu yang dibagikan pun merupakan data/informasi publik. Langsung saja,, Perihal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi. Informasi ini sangat penting bagi pihak baik perorangan maupun perusahaan yang berkecimpung dibidang pemanfaatan TSL. Dengan mengikuti aturan yang ada tentang daftar jenis yang dilindungi tersebut maka pihak-pihak tersebut tentunya telah menaati peraturan perundangan yang ada. Artinya juga terbebas dari pasal pelanggarannya. Perlu diinformasikan bahwa Permen LHK tentang jenis TSL yang dilindungi (P20/2018) telah mengalami 2 kali perubahan. Peraturan yang diterbitkan Juni 2018 dan...
Read more »

Potensi Taman Wisata Alam Jering Menduyung

-
Gambar
TWA Taman Wisata Alam Jering Menduyung Bangka Bangka Barat Bangka Belitung Wisata Alam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung merupakan salah satu kawasan koservasi yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akses paling mudah untuk mencapai lokasi adalah melalui Desa Air Menduyung dan Desa Kundi karena dari pemukiman warga menuju kawasan tidak terlalu jauh, dapat ditempuh hanya 5-10 menit menggunakan kendaraan sampai batas luar kawasan TWA sebelah Barat. TWA Jering Menduyung sangat asing kita dengar, karena memang kawasan ini baru ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam melalui SK. Menteri pada pertengahan tahun 2016 atau tepatnya SK. Menteri Nomor : SK.580/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016. Posisi TWA ini berada di pinggir laut, vegetasinya untuk kawasan yang bersinggungan langsung dengan laut didominasi oleh Mangrove, sedangkan sebelah Timur kawasan, didominasi oleh Rawa Gelam. Gambar 1 Lokasi TWA Jering Menduyung Potensi TWA J...
Read more »